PERBANDINGAN KEBIJAKAN DAN KURIKULUM SEKOLAH DASAR ANTARA INDONESIA DENGAN BRUNEI DARUSSSALAM

PERBANDINGAN KEBIJAKAN DAN KURIKULUM SEKOLAH DASAR ANTARA INDONESIA DENGAN BRUNEI DARUSSSALAM

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Mata Kuliah Penelaahan Kebijakan Pendidikan dan Kurikulum SD di Berbagai Negara

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Dosen Pengampu :

Dr. Roemintoyo, M. Pd.

Oleh :

Linda Nurmasari   (S031602010)

PROGRAM STUDI S2 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2016

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan makalah mengenai Perbandingan Kebijakan dan Kurikulum Sekolah Dasar antara Indonesia dengan Brunei Darussalam sebagai salah satu pemenuhan tugas mata kuliah Penelaahan Kebijakan Pendidikan dan Kurikulum SD di Berbagai Negara pada Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menyadari bahwa makalah ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian, pada kesempatan ini penulis perlu menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, baik dukungan moral maupun spiritual sehingga penulisan makalah ini dapat diselesaikan dengan baik, yakni kepada:

1.    Dr. Roemintoyo, M.Pd., Dosen Mata Kuliah Penelaahan Kebijakan Pendidikan dan Kurikulum SD di Berbagai Negara, yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan saran-saran dalam penyusunan tugas.

2.    Teman-teman Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang telah memberikan dukungan, baik moril maupun materil.

Semoga karya ini memberikan manfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya untuk menambah pengetahuan dalam bidang pendidikan.

Surakarta,  Nopember 2016

                                                                                    Penulis            

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.................................................................................            i

KATA PENGANTAR...................................................................................           ii

DAFTAR ISI.................................................................................................         iii

BAB I      PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang ........................................................................          1

B.     Rumusan Masalah ...................................................................          2

C.     Tujuan .....................................................................................          2

BAB II    PEMBAHASAN

A.    Kebijakan dan Kurikulum Sekolah Dasar di Indonesia ..........          3

B.     Kebijakan dan Kurikulum Sekolah Dasar di Brunei Darussalam           14

C.     Persamaan dan Perbedaan Kebijakan dan Kurikulum Sekolah

Dasar di Indonesia dengan Brunei Darussalam.......................        27

BAB III  SIMPULAN

A.    Simpulan .................................................................................        33

B.     Saran .......................................................................................        33

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................        34

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Pendidikan dan perbandingan pendidikan sebagai sebuah konsep bisa memiliki beberapa arti. Orang yang berbeda dengan sudut pandang yang berbeda akan memandang konsep ini dalam perspektif yang berbeda pula. Dengan kata lain, ada banyak definisi tentang konsep pendidikan dan perbandingan pendidikan.

Adeyinka (1994) mendefinisikan perbandingan pendidikan sebagai : (a) sebuah studi dari dua atau lebih sistem pendidikan; (b) sebuah studi tentang bagaimana filsafat, tujuan dan maksud, kebijakan dan praktik pendidikan di negara lain mempengaruhi perkembangan umum, kebijakan dan praktik pendidikan di suatu negara tertentu; (c) sebuah studi tentang bagaimana perkembangan pendidikan di masa lalu, melintasi waktu dan benua, telah mempengaruhi perkembangan pendidikan di negara tertentu; (d)   sebuah studi dari sistem sekolah dari dua atau lebih negara, dan mesin administrasi yang dibentuk untuk melaksanakan atau untukmengontrol pelaksanaan kebijakan pemerintah di berbagai tingkat sistem pendidikan.

Perbandingan pendidikan menurut Good dalam Lawal (2004) adalah bidang studi yang berhubungan dengan perbandingan teori pendidikan dan praktik di berbagai negara untuk tujuan memperluas dan memperdalam pemahaman tentang masalah pendidikan di luar batas-batas negara sendiri. Dari definisi di atas, studi pendidikan perbandingan memungkinkan orang yang terlibat untuk memiliki pemahaman yang lebih baik dari sistem pendidikan di luar negaranya sendiri.

As Thomas  (1998: 1) berpendapat bahwa dalam arti yang paling inklusif, pendidikan komparatif mengacu memeriksa dua atau lebih entitas atau kegiatan pendidikan untuk menemukan bagaimana dan mengapa mereka sama dan berbeda. Entitas pendidikan dalam konteks ini berarti seseorang, kelompok atau organisasi yang berhubungan dengan belajar dan mengajar. Suatu peristiwa adalah kegiatan yang bersangkutan dengan memajukan pembelajaran.

Sejak tahun 2014, Indonesia mulai menerapkan kurikulum yang baru, yaitu kurikulum 2013. Meskipun pada saat yang sama kurikulum KTSP masih diterapkan di Indonesia, namun pembahasan makalah ini hanya berfokus pada kurikulum 2013 agar tidak terjadi tumpang tindih dalam membandingkan kurikulum yang berlaku di Indonesia saat ini dengan kurikulum yang berlaku di Brunei Darussalam. Pembahasan hanya difokuskan pada kurikulum dan kebijakan pendidikan yang terkait dengan pendidikan dasar, terutama di Sekolah Dasar (Primary School).

Sudut pandang yang digunakan dalam perbandingan pada makalah ini tidak hanya sudut pandang dari kacamata nasional, tetapi juga internasional, seperti dari ASEAN State Education Report 2013, data dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), dan data dari UNESCO. Sudut pandang ini dipilih agar lebih objektif dalam melakukan perbandingan. Perbandingan dilakukan pada aspek persamaan dan perbedaan, bukan pada aspek kelebihan atau kekurangan. Hal ini dikarenakan kurikulum dan kebijakan yang berlaku di suatu negara disesuaikan dengan kondisi negara masing-masing.

B.     Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa masalah, yaitu:

1.      Bagaimana kebijakan dan kurikulum sekolah dasar di Indonesia?

2.      Bagaimana kebijakan dan kurikulum sekolah dasar di Brunei Darussalam?

3.      Bagaimana persamaan dan perbedaan kebijakan dan kurikulum sekolah dasar di Indonesia dengan Brunei Darussalam?

C.    Tujuan

1.      Untuk mengetahui kebijakan dan kurikulum sekolah dasar di Indonesia.

2.      Untuk mengetahui kebijakan dan kurikulum sekolah dasar di Brunei Darussalam.

3.      Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan kebijakan dan kurikulum sekolah dasar di Indonesia dengan Brunei Darussalam.

BAB II
PEMBAHASAN

A.      Kebijakan dan Kurikulum Sekolah Dasar di Indonesia

1.    Kebijakan Sekolah Dasar di Indonesia

a.        Scorecard Pendidikan

Tabel 2.1

(ASEAN State Education Report 2013)

Dari data scorecard pendidikan di atas dapat kita lihat bahwa angka partisipasi murni untuk sekolah dasar di Indonesia adalah 95, 23% pada tahun 2009 dan terus meningkat menjadi 95,55% pada tahun 2011. Angka ini hampir sama dengan rata-rata regional UNESCO. Perbandingan antara murid dan guru di sekolah dasar adalah 19,68% yang termasuk kategori baik apabila dibandingkan dengan sebagian besar negara anggota ASEAN lainnya. Angka keberlanjutan (survival rates) untuk sekolah dasar adalah 95,3%.

Indeks pendidikan di Indonesia berada pada peringkat 108 dari 187 negara (Human Development Report 2013, UNDP). Untuk peringkat EDI (Education for All Development Index) Indonesia berada pada posisi 68 dari 113 negara (EFA Global Monitoring Report 2015). Sedangkan untuk peringkat HDI (Human Development Index) Indonesia berada pada posisi 110 dari 188 negara (Human Development Report 2015).

b.        Ikhtisar Sistem Pendidikan

Seperti ditunjukkan dalam Tabel 2.2, struktur sekolah umum di Indonesia sesuai dengan pola 6-3-3, yaitu enam tahun sekolah dasar, tiga tahun menengah, dan tiga tahun studi menengah atas. Sistem sekolah di Indonesia adalah terbesar keempat di dunia. Dalam sistem ini terdapat lebih dari 50 juta siswa, sekitar tiga juta guru dan lebih dari 300.000 sekolah. Sekolah swasta menampung 8% dari semua pendaftaran sekolah dasar, 19% dari semua pendaftaran sekolah menengah pertama dan 32% dari semua pendaftaran sekolah menengah atas. Lebih dari setengah sekolah swasta adalah madrasah (sekolah Islam). Di semua tingkatan terdapat masalah mahalnya pendidikan swasta internasional, dan sekolah swasta 'nasional plus', yang berarti bahwa mereka melampaui persyaratan minimum kurikulum pemerintah, terutama dalam penggunaan bahasa Inggris, atau mereka memiliki kurikulum internasional.

Tabel 2.2

c.         Kebijakan Sekolah Dasar

Pendidikan sekolah dasar terutama disediakan oleh sektor publik. Lama sekolah dasar adalah enam tahun, namun ada program yang memungkinkan siswa berbakat untuk menyelesaikan sekolah dasar dalam lima tahun. Sekitar 10% dari semua siswa sekolah dasar mengikuti madrasah (sekolah Islam).

Kurikulum sekolah dasar memuat mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni, pendidikan jasmani, dan agama (terutama Islam). Sekolah dimungkinkan untuk menambahkan 'muatan lokal', apakah dalam bentuk bahasa tambahan, studi tentang budaya lokal, atau bahasa Inggris tambahan. Sekolah-sekolah Islam juga mengajarkan mata pelajaran Islam tradisional. Pada akhir pendidikan sekolah dasar, semua anak menghadapi ujian nasional dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan ilmu pengetahuan. Pemeriksaan ini berfungsi tidak hanya untuk mengkonfirmasi pencapaian siswa dalam standar minimum nasional tetapi juga untuk memberikan panduan tentang kesiapan siswa untuk melanjutkan ke sekolah menengah pertama. Sangat sedikit siswa yang mengulang sekolah dasar di Indonesia. Anak laki-laki lebih mungkin untuk mengulang kelas dibandingkan anak perempuan.

d.        Tantangan

1)        Pembiayaan

Pembiayaan dari sistem pendidikan semakin kompleks, namun telah menghasilkan perbaikan yang cukup, karena adopsi kebijakan desentralisasi pada tahun 1999, dan juga karena amandemen konstitusi pada tahun 2002 yang menganggarkan setidaknya 20% dari total APBN akan dihabiskan untuk pendidikan. Sekolah pemerintah menerima sebagian besar dananya dari pemerintah kabupaten setempat, tetapi beberapa dana diterima langsung dari pemerintah pusat di bawah kondisi yang mungkin tidak sejalan dengan prioritas pemerintah kabupaten. Pemerintah kabupaten dan provinsi juga menerima dana dari pemerintah pusat, tetapi kondisi yang melekat pada dana tersebut dapat membatasi bagaimana dana tersebut dapat dihabiskan. Perencanaan pada setiap tingkat, oleh karena itu, tindakan penyeimbangan, dan isu-isu akuntabilitas keuangan bisa sulit dan memakan waktu untuk diselesaikan. Hal rumit lainnya adalah fakta bahwa 85% dari semua pengeluaran pendidikan publik di Indonesia adalah gaji dan tunjangan, yang berarti bahwa saldo yang tersedia untuk mendukung langkah-langkah reformasi yang signifikan sangat terbatas.

2)        Tata Kelola dan Manajemen

Desentralisasi telah mengakibatkan pembagian tanggung jawab yang menguntungkan dalam pengelolaan sistem sekolah di Indonesia. Lebih dari 500 pemerintah kabupaten sekarang memainkan peran penting dalam mengelola sistem, dan kepala sekolah berlatih jauh lebih tanggung jawab sebagai manajer daripada di masa lalu. Akibatnya, metode mengajar menjadi lebih responsif terhadap kepentingan dan minat siswa. Bahasa daerah, budaya dan kebutuhan masyarakat juga tampak lebih menonjol dalam kurikulum. Pada saat yang sama, ada kekhawatiran tentang konsistensi standar kualitas nasional yang diterapkan di tingkat lokal. Ada juga kekhawatiran bahwa dana yang ditujukan untuk sekolah kadang-kadang dialihkan untuk mendukung prioritas lokal lainnya. Ada kebutuhan mendesak di seluruh negeri untuk mengembangkan kapasitas sumber daya manusia di tingkat SKPD Pendidikan, khususnya di daerah miskin di negera ini.

3)        Pedagogi

Salah satu tantangan bagi pedagogi di Indonesia berkaitan dengan jumlah bahasa daerah yang sangat beragam. Meskipun Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional, namun tidak semua populasi fasih dalam menggunakan bahasa ini. Fakta ini mungkin menjelaskan kinerja yang buruk di Indonesia pada tes internasional seperti PIRLS. Meluasnya penggunaan pertanyaan pilihan ganda dalam ujian nasional Indonesia pada akhir sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas juga dapat berkontribusi untuk menyamarkan tingkat sebenarnya dari masalah bahasa. Anak-anak di sekolah dasar kelas bawah umumnya diharapkan akan diajarkan dalam bahasa ibu mereka, tapi transisi mereka ke Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di sekolah dasar kelas tinggi mungkin sulit, dan transisi lebih lanjut mereka untuk bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam ilmu dan kelas matematika di sekolah menengah mungkin sangat sulit. Tantangan lain berkaitan dengan ketergantungan oleh guru di Indonesia, terutama guru di luar kota-kota besar, pada hafalan oleh siswa. Bukti dari survei TIMSS, khususnya, menunjukkan bahwa guru matematika dan ilmu pengetahuan di Indonesia lebih mungkin menggunakan pendekatan yang berpusat pada guru.

Baik di negara maju maupun berkembang isu dan kesulitan yang dihadapi oleh otoritas pendidikan dalam memberikan pengajaran multi-grade ke daerah terpencil dan sulit terakses telah menjadi tantangan yang berkelanjutan, dan dalam hal ini penelitian serta metodologi yang digunakan tidak memberikan jawaban yang mudah. Di samping kompleksitas yang dihadapi oleh guru yang mengajar kelas rangkap, telah ditemukan bahwa hal ini sama efektifnya, atau bahkan lebih efektif daripada pengajaran di kelas tunggal dalam meningkatkan hasil belajar siswa dimana ukuran kelas siswa kurang dari 24 siswa per kelas. Pengajaran multi-grade juga murah, dan sangat cocok untuk memenuhi kebutuhan sekolah kecil di daerah terpencil. Pelatihan guru yang tepat sangat penting.

4)        Keadilan

Indonesia telah berhasil dalam mencapai kesetaraan gender tingkat tinggi dalam sistem pendidikan. Dari catatan, meskipun, anak-anak perempuan di Indonesia merekam prestasi literasi secara signifikan lebih baik daripada anak laki-laki.

Ketidakadilan karena perbedaan tingkat pendapatan rumah tangga dan kekayaan adalah lebih dari sebuah tantangan. Sebuah survei menunjukkan bahwa pertimbangan yang terkait dengan biaya pendidikan lebih dari satu-setengah dari kasus di mana orang tua tidak menyekolahkan anak mereka ke sekolah dasar, atau di mana anak-anak putus sekolah. Selain itu, ada kesenjangan yang signifikan dalam pencapaian yang terkait dengan kekayaan keluarga. Hasil PISA 2009 menunjukkan, misalnya, bahwa sementara lebih dari 40% gadis-gadis dari keluarga kaya mencapai skor untuk matematika pada atau di atas level 2, kurang dari 10% gadis-gadis dari keluarga miskin mencapai skor yang sebanding. Pola ini dicerminkan oleh statistik pendaftaran di sekolah menengah atas: hampir 80% siswa berasal dari rumah tangga terkaya, tetapi hanya 20% dari rumah tangga termiskin, terdaftar di sekolah menengah atas atau pendidikan tinggi.

5)        Kualitas

Kualitas pertumbuhan jumlah guru selama dekade terakhir di Indonesia spektakuler. Diperkirakan, sejak tahun 2004, jumlah guru sekolah dasar telah meningkat sebesar 30%, sedangkan jumlah siswa SD tetap atau konstan. Apakah kualitas pendidikan telah meningkat sebagai konsekuensi dari perbaikan dalam rasio siswa-guru saat ini sekarang menjadi persoalan dalam menetapkan kebijakan. Bukti awal dalam hal ini mengecewakan. Peningkatan rasio siswa-guru tidak terjadi secara merata di seluruh Indonesia. Perbaikan utama sampai saat ini terbatas pada Jawa dan Bali. Guru yang bekerja di daerah pedesaan dan terpencil tetap memiliki kualifikasi yang kurang. Dengan desentralisasi, kapasitas Depdikbud untuk melakukan banyak tentang perbedaan geografis ini sangat terbatas.

2.        Kurikulum Sekolah Dasar di Indonesia

a.         Kurikulum 2013

Reformasi kurikulum tahun 2013 dibangun di atas dasar dari kurikulum 2004. Kurikulum 2013 bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengajaran di sekolah-sekolah dan madrasah di seluruh Indonesia, dengan fokus khusus pada pencapaian keseimbangan optimal antara pengembangan keterampilan kognitif, terutama kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah, serta pengembangan karakter dan perilaku siswa. Menanggapi kekhawatiran tentang perilaku remaja, kurikulum 2013 juga lebih menekankan pada pelajaran agama dan pendidikan karakter. Dalam upaya untuk menyeimbangkan beban kurikulum dan menciptakan pendekatan yang lebih terintegrasi, pendekatan tematik telah diadopsi untuk kelas utama. Guru akan membutuhkan dukungan untuk mengajar mata pelajaran ini secara terpadu.

Fokus pada pengajaran berbasis kompetensi berlanjut dalam kurikulum 2013, menekankan pergeseran dari pembelajaran berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kurikulum baru mempromosikan pengajaran yang lebih interaktif dan proses belajar yang lebih aktif. Peningkatan penekanan pada pembelajaran kelompok-dan tim-based dan penilaian kelas otentik juga telah memperkuat pendekatan pedagogis kurikulum baru. Tim peninjau setuju bahwa penekanan ini tepat, tetapi tantangan implementasi besar. Tidak ada solusi cepat untuk mencapai pedagogi dan reformasi penilaian yang diusulkan. Untuk mencapai perubahan ini semua guru harus memiliki peningkatan motivasi dan kemampuan. Mereka perlu menjadi guru pembelajar yang inovatif, adaptif dan praktisi reflektif.

Sementara kurikulum baru telah memperkuat fokus pada kompetensi penting, pada saat yang sama kurikulum kembali ke kurikulum yang lebih terpusat (dengan beberapa konten lokal) karena pengembangan kurikulum sebelumnya yang berbasis sekolah dinilai telah gagal. Di bawah kurikulum baru, kementerian sekarang bertanggung jawab untuk penyediaan semua buku teks untuk mendukung kurikulum baru, bukan sekolah dan / atau perusahaan penerbitan. Posisi kurikulum 2013 ditunjukkan oleh gambar 1.1.

Gambar 1.1

Menyediakan buku-buku pelajaran dasar yang cukup akan menjadi sangat fundamental. Kementerian sekarang harus menyediakan semua buku pelajaran untuk semua siswa di mana pun mereka tinggal, memenuhi rasio yang diinginkan dari buku-buku untuk siswa untuk semua mata pelajaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Pendidikan Nasional nomor 24 (2007) akan menjadi tantangan yang cukup besar dan masalah yang mendesak untuk diatasi.

b.        Organisasi Kompetensi

Mata pelajaran adalah unit organisasi Kompetensi Dasar yang terkecil. Untuk kurikulum SD/MI, organisasi Kompetensi Dasar dilakukan melalui pendekatan terintegrasi. Berdasarkan pendekatan ini maka terjadi reorganisasi Kompetensi Dasar mata pelajaran yang mengintegrasikan konten mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Pengetahuan Sosial di kelas I, II, dan III ke dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, serta Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Dengan pendekatan ini maka Struktur Kurikulum SD/MI menjadi lebih sederhana karena jumlah mata pelajaran berkurang.

Di kelas IV, V, dan VI nama mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Pengetahuan Sosial tercantum dalam Struktur Kurikulum dan memiliki Kompetensi Dasar  masing–masing. Untuk proses pembelajaran, Kompetensi Dasar Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Pengetahuan Sosial, sebagaimana Kompetensi Dasar mata pelajaran lain, diintegrasikan ke dalam berbagai tema. Oleh karena itu, proses pembelajaran semua Kompetensi Dasar dari semua mata pelajaran terintegrasi dalam berbagai tema.

Substansi muatan lokal termasuk bahasa daerah diintegrasikan ke dalam mata pelajaran Seni Budaya dan Prakarya. Sedangkan substansi muatan lokal yang berkenaan dengan olahraga serta permainan daerah diintegrasikan ke dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan.

c.         Tujuan Satuan Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang:

1)        beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,  dan berkepribadian luhur; 

2)        berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;

3)        sehat, mandiri, dan percaya diri; dan

4)        toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.

d.        Struktur Kurikulum dan Beban Belajar

Struktur kurikulum menggambarkan konseptualisasi konten kurikulum dalam bentuk mata pelajaran, posisi konten/mata pelajaran dalam kurikulum, distribusi konten/mata pelajaran dalam semester atau tahun, beban belajar untuk mata pelajaran dan beban belajar per minggu untuk setiap peserta didik. Struktur kurikulum adalah juga merupakan aplikasi konsep pengorganisasian konten dalam sistem belajar dan pengorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran. Pengorganisasian konten dalam sistem belajar yang digunakan untuk kurikulum yang akan datang adalah sistem semester sedangkan pengorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran berdasarkan jam pelajaran per semester.

Struktur kurikulum adalah juga gambaran mengenai penerapan prinsip kurikulum mengenai posisi seorang peserta didik dalam menyelesaikan pembelajaran di suatu satuan atau jenjang pendidikan. Dalam struktur kurikulum menggambarkan ide kurikulum mengenai posisi belajar seorang peserta didik yaitu apakah mereka harus menyelesaikan seluruh mata pelajaran yang tercantum dalam struktur ataukah kurikulum memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menentukan berbagai pilihan. Struktur kurikulum terdiri atas sejumlah mata pelajaran, dan beban belajar. Struktur Kurikulum SD/MI adalah ditunjukkan pada tabel 2.3.

Tabel 2.3

Selain kegiatan intrakurikuler seperti yang tercantum di dalam struktur kurikulum di atas, terdapat pula kegiatan ekstrakurikuler SD/MI antara lain Pramuka (Wajib), Usaha Kesehatan Sekolah, dan Palang Merah Remaja.

Mata pelajaran Kelompok A adalah kelompok mata pelajaran yang kontennya dikembangkan oleh pusat. Mata pelajaran Kelompok B yang terdiri atas mata pelajaran Seni Budaya dan Prakarya serta Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan adalah kelompok mata pelajaran yang kontennya dikembangkan oleh pusat dan dilengkapi dengan konten lokal yang dikembangkan oleh pemerintah daerah. Satuan pendidikan dapat menambah jam pelajaran per minggu sesuai dengan kebutuhan peserta didik pada satuan pendidikan tersebut.

Beban  belajar  dinyatakan  dalam  jam  belajar  setiap  minggu  untuk  masa  belajar selama satu semester. Beban belajar di SD/MI kelas I, II, dan III masing-masing 30,  32,  34  sedangkan  untuk  kelas  IV,  V,  dan  VI  masing-masing  36  jam  setiap minggu. Jam belajar SD/MI adalah 35 menit. 

Dengan  adanya  tambahan  jam  belajar  ini  dan  pengurangan  jumlah  Kompetensi Dasar,  guru  memiliki  keleluasaan  waktu  untuk  mengembangkan  proses pembelajaran  yang  berorientasi  siswa  aktif.  Proses  pembelajaran  siswa  aktif memerlukan  waktu  yang  lebih  panjang  dari  proses  pembelajaran  penyampaian informasi  karena  peserta  didik  perlu  latihan  untuk  mengamati,  menanya, mengasosiasi,  dan  berkomunikasi.  Proses  pembelajaran  yang  dikembangkan menghendaki  kesabaran  guru  dalam  mendidik  peserta  didik  sehingga  mereka menjadi  tahu,  mampu  dan  mau  belajar  dan  menerapkan  apa  yang  sudah  mereka pelajari di lingkungan sekolah dan masyarakat sekitarnya. Selain itu bertambahnya jam belajar memungkinkan guru melakukan penilaian proses dan hasil belajar.

B.       Kebijakan dan Kurikulum Sekolah Dasar di Brunei Darussalam

1.        Kebijakan Sekolah Dasar di Brunei Darussalam

a.         Scorecard Pendidikan

Tabel 2.4

Tingkat partisipasi di SD adalah 97,58% pada tahun 2011. Perbandingan siswa dengan guru untuk sekolah dasar adalah 11,34: 1 pada tahun 2011 adalah yang terbaik untuk kawasan ASEAN. Tingkat keberlanjutan untuk sekolah dasar sangat tinggi yaitu 100% pada tahun 2011.

Indeks pendidikan di Brunei Darussalam berada pada peringkat 30 dari 187 negara (Human Development Report 2013, UNDP). Untuk peringkat EDI (Education for All Development Index) Brunei berada pada posisi 43 dari 113 negara (EFA Global Monitoring Report 2015). Sedangkan untuk peringkat HDI (Human Development Index) Brunei berada pada posisi 31 dari 188 negara (Human Development Report 2015).

b.        Ikhtisar Sistem Pendidikan

Seperti ditunjukkan dalam Tabel 2.5, struktur sekolah umum Brunei Darussalam sesuai dengan pola 6-5-2 pola, yaitu enam tahun sekolah dasar, lima tahun sekolah menengah dan dua tahun studi pra-universitas. Menurut Undang-Undang Wajib Belajar 2011, semua anak usia 6 sampai 15 tahun harus menerima setidaknya 9 tahun pendidikan. Sekolah non-pemerintah sekitar 30% dari semua sekolah, dan sejak tahun 1992, dengan pengecualian dari dua sekolah internasional, mereka telah diminta untuk mengikuti kurikulum dan struktur program Sistem Pendidikan Nasional.

Tabel 2.5

 

c.         Kebijakan Sekolah Dasar

Program utama diajarkan secara bilingual. Bahasa Melayu digunakan sebagai pengantar untuk beberapa mata pelajaran, termasuk Bahasa Melayu, Pengetahuan Agama dan Kebangsaan, dan bahasa Inggris digunakan untuk yang lainnya, termasuk bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Pengetahuan dan mata pelajaran TIK. Pada akhir pendidikan dasar, siswa mengikuti ujian Penilaian Sekolah Dasar, yang menentukan kesiapan mereka untuk maju ke sekolah menengah. Hasil tes juga digunakan untuk mengalokasikan siswa untuk program sekolah menengah yang terbaik yang cocok dengan kecepatan belajar, kemampuan dan kecenderungan akademis mereka.

Di bawah SPN21, studi di sekolah dasar jatuh dalam delapan bidang studi utama: bahasa, matematika, ilmu pengetahuan, humaniora dan ilmu sosial, seni dan budaya, teknologi, kesehatan dan pendidikan jasmani, dan pengetahuan agama Islam dan Melayu Islam Monarki (filosofi inti Brunei Darussalam yang menggabungkan cinta negara, menghormati penguasa, penegakan nilai-nilai Islam, pandangan positif pada pembangunan nasional, dan pengembangan tanggung jawab pribadi sebagai anggota masyarakat). Pengembangan keterampilan berpikir dan melek ICT juga ditekankan.

Siswa dengan kebutuhan khusus didukung dengan dua rencana: Rencana Pendidikan Individu (IEP) dan Rencana Pendidikan Remedial (REP). IEP membantu siswa yang tingkat kebutuhannya tertentu sehingga modifikasi kurikulum dan perubahan strategi pengajaran dan pembelajaran diperlukan. REP lebih berfokus pada kebutuhan siswa dengan kesulitan belajar membaca, menulis dan matematika.

d.        Tantangan

1)        Pembiayaan

Negara dengan ekonomi kuat seperti Brunei Darussalam memastikan bahwa sistem pendidikan tidak mengalami kekurangan serius dalam pendanaan. Negara memberikan 12 tahun pendidikan umum gratis untuk anak-anak dari warga negara, dan anak-anak dari non-warga negara diwajibkan untuk membayar hanya biaya nominal untuk hadir di sekolah pemerintah. Kehadiran di sekolah non-pemerintah membutuhkan pembayaran biaya kuliah, tapi pegawai pemerintah daerah yang mengirim anak-anak mereka ke sekolah non-pemerintah mungkin mendapatkan dukungan keuangan dari Pemerintah dalam bentuk tunjangan pendidikan.

Dukungan keuangan untuk pendidikan relatif kuat di Brunei Darussalam, dan diperkirakan 3,3% dari PDB pada tahun 2012. Pemerintah mengalokasikan proporsi yang signifikan (16,9% pada tahun 2012) dari anggaran tahunan untuk bidang pendidikan.

2)        Tata Kelola dan Manajemen

Sistem pendidikan telah mengalami reformasi kebijakan yang signifikan selama beberapa tahun terakhir. Konteks reformasi ini adalah Visi Nasional Brunei Darussalam 2035 (atau Wawasan Negara 2035) yang diluncurkan pada tahun 2008 dan dimaksudkan untuk memberikan pada tahun 2035, sistem pendidikan kelas pertama yang mampu memenuhi persyaratan perubahan ekonomi. Kurikulum SPN21 dan kerangka kerja penilaian telah memberikan cetak biru reformasi. Implikasinya sangat luas: tujuan kurikulum lebih didasarkan pada standar; materi kurikulum menjadi lebih bervariasi dan menggunakan lebih banyak platform multimedia dan sumber daya; pendekatan pedagogis menjadi lebih individual dengan kebutuhan siswa; dan praktik penilaian siswa diperluas dengan penggunaan yang lebih liberal dari teknik penilaian formatif. Inisiatif SPN21 berusaha agar sesuai dengan sistem sekolah untuk memenuhi kebutuhan siswa, bukan sebaliknya, seperti pada pendekatan tradisional. Implikasi dari pendekatan baru untuk tata kelola dan manajemen terus dipertimbangkan. Sebagian besar fokus sampai saat ini adalah pada reformasi kurikulum dan kerangka kerja penilaian di sekolah-sekolah dan TVET (Technical and Vocational Education and Training). Kementerian terus membangun keahlian dan memperluas kemampuan pemimpin sekolah dengan memberikan program-program pengembangan profesional kepemimpinan baik secara lokal atau luar negeri.

3)        Pedagogi

Departemen Pendidikan membutuhkan tenaga pengajar yang sangat terampil dan profesional untuk memberikan pendidikan berkualitas tinggi. Oleh karena itu SPN21 sangat terfokus pada pedagogi. Dengan pemikiran ini, Kementerian berinvestasi dalam tenaga pengajar dengan memberikan guru kesempatan untuk meng-upgrade kompetensi pedagogik mereka untuk meningkatkan hasil belajar siswa. SPN21 fokus pada pendekatan yang berpusat pada siswa di mana guru bergerak dari 'mesin penyaji pengetahuan' menjadi fasilitator. Kementerian akan terus memberikan dukungan profesional bagi guru melalui pengembangan profesional berkelanjutan dan kerja kolaboratif, dan memberdayakan para guru untuk pertumbuhan profesional mereka. Setiap guru berhak mendapatkan setidaknya 100 jam pengembangan profesional setiap tahun.

Penelitian telah menunjukkan bahwa ada hubungan penting antara instruksi, belajar dan teknologi, dengan penekanan khusus pada strategi instruksional untuk perbaikan yang signifikan dalam hasil siswa. Sebuah rencana strategis yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan untuk periode lima tahun dari 2012 diidentifikasi "memperkuat kompetensi dalam teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk siswa, guru dan administrator pendidikan, termasuk integrasi ICT dalam proses belajar mengajar" sebagai salah satu dari delapan arah kebijakan utama yang harus diikuti selama tahun-tahun mendatang. Rencana strategis mendukung dan merangkul strategi e-Hijrah (bergerak maju) untuk penggunaan sumber daya TIK dalam pendidikan, yang diluncurkan pada tahun 2011. Strategi e-Hijrah menggambarkan instalasi jaringan TIK yang handal dan aman untuk semua sekolah pemerintah pada tahun 2017, dimana dalam waktu tersebut penggunaan sumber daya TIK diharapkan akan kuat tertanam dalam kurikulum sekolah.

Beberapa tujuan dari inisiatif TIK adalah memungkinkan manajemen yang efektif dari kegiatan belajar mengajar digital, untuk meningkatkan praktik mengajar dan untuk meningkatkan hasil siswa dengan desain pembelajaran yang baik. Kementerian akan menyediakan pelatihan dan pengembangan petugas dan guru, pengembangan materi kurikulum digital, praktik manajemen serta penelitian dan pengembangan.

Namun, seperti yang dikatakan Menteri Pendidikan saat peluncuran inisiatif e-Hijrah Kementerian, nilai-nilai digital yang menjadi bagian dari kehidupan Brunei harus berjalan seiring dengan filosofi Melayu Islam Monarki. Dan bahwa generasi muda harus menggunakan TIK yang sesuai dengan nilai-nilai tradisional inti negara, yang berjalan dengan baik sesuai dengan panggilan yang mulia Raja untuk menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan nilai-nilai tradisional yang melekat dalam Visi Brunei 2035.

4)        Kesetaraan

Brunei Darussalam telah berhasil mencapai kesetaraan gender di bidang pendidikan, seperti yang ditunjukkan oleh kesetaraan dalam tingkat partisipasi kasar dari anak laki-laki dan perempuan dalam pendidikan anak usia dini, primer dan sekunder. Dalam TVET, hanya sekitar 40% dari semua siswa perempuan; tetapi pada pendidikan tinggi anak perempuan menjadi lebih berhasil daripada anak laki-laki - pada tahun 2009, proporsi lulusan pendidikan tinggi perempuan lebih tinggi dari proporsi lulusan pendidikan tinggi laki-laki di semua bidang studi, kecuali untuk engineering.

Selama dua dekade terakhir, Brunei Darussalam telah menerapkan serangkaian inisiatif tentang pendidikan inklusif. Selama pertengahan 1990-an, program pendidikan guru pre-service secara luas direformasi untuk memberikan perhatian yang jauh lebih besar untuk metode yang lebih inklusif dalam mengajar anak-anak dengan masalah belajar. Program pelatihan in-service menangani pendidikan khusus diperkenalkan, dan program studi pendidikan khusus telah dikembangkan. Selain itu, MOE telah memperkenalkan skema untuk melatih guru pendamping Pendidikan Khusus untuk memenuhi kebutuhan belajar anak-anak dengan kebutuhan khusus. Ratusan guru ini sekarang bekerja di sekolah-sekolah di seluruh Brunei Darussalam. Meskipun dengan tingkat komitmen yang signifikan, mempertahankan pasokan guru pendamping Pendidikan Khusus tetap menjadi tantangan bagi sistem pendidikan Brunei Darussalam.

Dari catatan tambahan adalah bahwa Kementerian juga memberikan bantuan kepada siswa kurang mampu seperti skema makan (sarapan dan makan siang), dukungan keuangan untuk bahan sekolah, dan akomodasi asrama.

2.        Kurikulum Sekolah Dasar di Brunei Darussalam

a.         Kurikulum Sistem Pendidikan Nasional Abad 21 (SPN 21)

Kurikulum sekolah dan penilaian merupakan bagian integral dari sistem pendidikan. Kurikulum sekolah didefinisikan sebagai himpunan pengalaman belajar yang akan diberikan kepada siswa yang diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan di Brunei Darussalam. Dalam kurikulum ditetapkan kerangka yang jelas untuk mengajar dan belajar sebagai dicita-citakan oleh visi dan misi pendidikan negara. Dalam hal ini ditetapkan apa yang harus diketahui dan dilakukan oleh siswa. Siswa menjadi pembelajar seumur hidup yang percaya diri dan kreatif, terhubung, dan secara aktif terlibat. Nilai-nilai yang harus didorong, dijadikan model, dan dieksplorasi perlu ditetapkan. Kinerja siswa akan dinilai dan dilaporkan. Kurikulum memberikan guru, siswa, orang tua, pengusaha dan masyarakat pemahaman yang jelas dan berbagi pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai yang bisa diperoleh di sekolah. Siswa ditawarkan untuk belajar secara efektif dan semenarik mungkin, dan mendukung mereka untuk mencapai potensi tertinggi mereka dan menjadi warga negara yang sukses dari Brunei Darussalam di abad kedua puluh satu.

Kurikulum sekolah dan penilaian akan mengoperasionalkan strategi pengembangan dan desain kunci untuk pendidikan berkualitas seperti digambarkan dalam dokumen pendidikan melalui penyediaan kurikulum yang seimbang, relevan, dibedakan dan dinamis. Hal ini akan dicapai melalui penyediaan kurikulum yang terdiri dari 8 bidang studi utama. Bidang pembelajaran utama menyediakan domain pengetahuan yang luas dalam pengembangan pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai.

Ujian akhir SD di Brunei disebut Penilaian Sekolah Rendah (PSR). Semua mata pelajaran diujikan dalam bahasa Inggris, kecuali untuk ujian bahasa Melayu. Mata pelajaran dan durasinya ditunjukkan oleh tabel di bawah ini:

Tabel 2.6

No.	Mata Pelajaran	Durasi	Keterangan
1	Bahasa Inggris	150 menit	2 jenis, masing-masing 90 dan 60 menit.
2	Matematika	120 menit	2 jenis, masing-masing 60 menit.
3	Bahasa Melayu	105 menit	2 jenis, masing-masing 45 dan 60 menit.
4	Science	100 menit	2 jenis, masing-masing 40 dan 60 menit

Untuk matematika, sebuah tes yang disusun oleh sekolah (Tes Komputasi Mental) menyumbangkan 10% dari skor, sedangkan tes matematika menyumbangkan 90% skor. Item tes terdiri dari soal pilihan ganda dengan 3 atau 4 pilihan jawaban, isian, dan uraian (essay writing).

b.        Organisasi Kompetensi

Pendidikan sekolah sejak Brunei Darussalam merdeka penuh dan sebelumnya, telah memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi dan sosial negara. Produk-produk dari sistem pendidikan harus mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan tenaga kerja dari negara. Sebagian besar harmoni sosial, perdamaian dan ketenangan yang dinikmati di negeri ini dapat dikaitkan dengan sistem pendidikan yang telah ditanamkan nilai-nilai ini.

Fitur utama dari kurikulum sekolah yang ada adalah sebagai berikut:

1)        Kurikulum sekolah telah ditandai dengan koleksi pelajaran sekolah dan silabus diproduksi oleh Departemen Pengembangan Kurikulum serta Komite Silabus dan Textbook. Pemeriksaan umum, bagaimanapun, dikelola oleh Departemen Pemeriksaan.

2)        Perhatian yang lebih besar diberikan kepada perluasan pendidikan untuk semua. Dengan perluasan pendidikan untuk semua, memenuhi kebutuhan murid dari berbagai kemampuan menjadi penting. Oleh karena itu kejuruan dan pendidikan teknis diperluas untuk menanggapi perubahan ini.

3)        Departemen Pengembangan Kurikulum terlibat dalam karya yang merespon kebutuhan dan persyaratan dari Departemen Pendidikan dalam memberikan pendidikan kepada semua tingkatan dan kelompok. Perbaikan dan penyesuaian dibuat untuk kurikulum subjek yang ada dalam menanggapi perubahan sosial dan kebutuhan. Kurikulum baru dikembangkan untuk kewarganegaraan, sejarah, ilmu pengetahuan dan matematika. Banyak proyek diperkenalkan untuk lebih meningkatkan pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Proyek RELA untuk belajar bahasa Inggris dan proyek berpikir Cort adalah contoh dari proyek-proyek tersebut.

Kurikulum SPN21 telah mengidentifikasi transisi halus dan kurikulum yang terus-menerus dari prasekolah untuk sekolah dasar dan untuk tingkat menengah dalam pengaturan sesuai dengan tahapan perkembangan seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.1 berikut.

Gambar 2.1

Kelas 1-3 penekanan pada pengembangan sosial-emosional dan pengembangan kepribadian yang akan memungkinkan peserta didik untuk:

1) menguasai keterampilan dasar dalam membaca, menulis dan berhitung dan mengembangkan minat dalam kebiasaan membaca

2)   mengembangkan keterampilan sosial dan sikap kooperatif, saling menghormati orang lain, kemampuan penalaran dan pemecahan masalah keterampilan

3)        dilengkapi dengan keterampilan dasar memanfaatkan ICT untuk belajar

4)    terlibat dalam menjelaskan konsep, mengenali obyek dan ide-ide, dan dalam karya kreatif.

Kelas 4-6 penekanan pada endidikan umum, konsolidasi keterampilan, pengembangan bakat dan minat, kepribadian, sikap dan nilai-nilai yang bertujuan memungkinkan peserta didik untuk:

1)        belajar mandiri;

2)        menjadi percaya diri dalam menerapkan TIK dalam pembelajaran;

3)   mengembangkan kemampuan untuk penalaran, pemecahan masalah, aplikasi pengetahuan dan kreativitas;

4)        menguasai Bahasa Melayu dan Bahasa Inggris;

5)        mengalami semua pengembangan di arena akademik, sosial dan budaya.

6)        menguasai konsep dasar dalam semua bidang pelajaran utama;

7)        mengembangkan cinta yang mendalam bagi negara Brunei Darussalam dan pemahaman yang baik dengan filosofi MIB

8)        mengembangkan kesadaran kesehatan,

9)        mengembangkan minat dalam seni dan apresiasi estetika

c.         Fokus Pembelajaran

Kurikulum SPN-21 akan memastikan bahwa dalam wilayah pembelajaran yang luas siswa akan mengembangkan keterampilan penting, pengetahuan dan pemahaman dengan sikap dan nilai-nilai yang tepat untuk memastikan pembangunan holistik. Siswa akan mempelajari isi dalam konteks keterampilan abad ke-21.

1)        Pengetahuan dan Pemahaman

Pengetahuan dan pemahaman mencakup subjek disiplin berbasis konten untuk memastikan siswa memiliki dasar yang baik dalam konten di berbagai bidang studi.

2)        Keterampilan Penting

Keterampilan penting yang tercantum di bawah telah diidentifikasi sebagai keterampilan untuk Abad ke-21 yang bila dikombinasikan dengan pengetahuan yang relevan dan penanaman sikap dan nilai-nilai yang tepat, akan memberikan dasar untuk belajar sepanjang hayat dan kerja di dunia progresif dan menantang. Keterampilan tersebut antara lain :

a)      keterampilan berkomunikasi,

b)      keterampilan berhitung,

c)      keterampilan menggunakan TIK,

d)     keterampilan berpikir dan pemecahan masalah,

e)      manajemen diri dan keterampilan kompetisi,

f)       keterampilan belajar dan bekerja,

g)      keterampilan sosial,

h)      keterampilan fisik, dan

i)        keterampilan estetika.

d.        Struktur Kurikulum dan Beban Belajar

SPN 21 Kurikulum menentukan delapan bidang studi utama yang menjelaskan dalam arti luas pengetahuan dan pemahaman bahwa semua siswa perlu mendapatkannya. Delapan bidang pembelajaran tersebut adalah:

1)        Bahasa,

2)        Matematika,

3)        Ilmu Sosial dan Humaniora,

4)        Sains,

5)        Seni dan Budaya,

6)        Teknologi,

7)        Pengetahuan Agama Islam dan Melayu Islam Monarki, dan

8)        Kesehatan dan Pendidikan Jasmani.

Semua area belajar kunci bertujuan memelihara peserta didik sehingga mereka menjadi individu yang seimbang secara intelektual, spiritual, emosional dan fisik. Penggambaran dari bidang studi utama telah memperhitungkan kebutuhan budaya, sosio-ekonomi dan teknologi Brunei Darussalam. Subjek yang berasal dari daerah-daerah belajar untuk tiga tingkat, prasekolah, primer dan sekunder. Delapan bidang studi utama telah disediakan struktur untuk mengatur kurikulum menjadi beberapa bagian yang mencakup mata pelajaran, modul, dan proyek karya yang membelah daerah pembelajaran.

Bagan model pengembangan kurikulum nasional di Brunei ditunjukkan oleh gambar 2.2.

Gambar 2.2

Gambar 2.2: Mata Pelajaran yang diajarkan di kelas 1-3

Peserta didik diminta untuk mempelajari semua mata pelajaran inti dan mata pelajaran wajib.

1)        Mata Pelajaran Inti

2)        Mata Pelajaran Wajib

Catatan:

Elemen kewarganegaraan, kewirausahaan dan IPS akan diintegrasikan ke dalam sesuai tema / topik.

MIB, keterampilan ICT dan berpikir akan diterapkan di seluruh kurikulum.

Gambar 2.3: Mata Pelajaran yang diajarkan di kelas 4-6

Peserta didik diminta untuk mempelajari semua mata pelajaran inti dan mata pelajaran wajib.

1)        Mata Pelajaran Inti

2)        Mata Pelajaran Wajib

Catatan:

Unsur kewirausahaan akan diintegrasikan ke dalam sesuai tema / topik dalam mata pelajaran yang dipilih. MIB,

keterampilan ICT dan berpikir akan diterapkan di seluruh kurikulum.

C.      Persamaan dan Perbedaan Kebijakan dan Kurikulum Sekolah Dasar antara Indonesia dengan Brunei Darussalam

1.        Persamaan

a.         Pendidikan sama-sama diarahkan untuk mengaktifkan siswa. Apabila dulu pembelajaran seringkali berpusat pada guru (teacher centered learning), sekarang pembelajaran diarahkan berpusat pada siswa (student centered learning).

b.         Pembelajaran tidak hanya diarahkan pada ranah kognitif, tetapi juga afektif, dan psikomotorik. Tantangan yang dihadapi kedua negara ini adalah mengarahkan siswa agar memiliki keterampilan berpikir (problem solving) yang baik.

2.        Perbedaan

a.         Scorecard Pendidikan

Perbandingan yang digunakan adalah data terakhir (tahun 2011) dari ASEAN State Education Report 2013. Perbandingan tersebut digambarkan dalam Tabel 2.6.

Tabel 2.6

Aspek	Indonesia	Brunei Darussalam
Angka Partisipasi Murni SD	95,55%	97,58%
Rasio Murid-Guru	19,68 : 1	11,34 : 1
Angka Keberlanjutan SD	95,3%	100%
Peringkat Indeks Pendidikan	108	30
Peringkat EDI	68	43
Peringkat HDI	110	31

Dari data di atas tampak bahwa skor pendidikan sekolah dasar untuk Brunei lebih tinggi dari Indonesia, baik dalam angka partisipasi murni, rasio murid-guru, maupun angka keberlanjutan sekolah dasar.

b.        Sistem Pendidikan

Struktur sekolah umum di Indonesia menggunakan pola 6-3-3, yaitu enam tahun sekolah dasar, tiga tahun menengah, dan tiga tahun studi menengah atas. Sekolah swasta 'nasional plus' dapat atau boleh melampaui persyaratan minimum kurikulum pemerintah, terutama dalam penggunaan bahasa Inggris, atau mereka memiliki kurikulum internasional. Sedangkan struktur sekolah umum Brunei Darussalam menggunakan pola 6-5-2 pola, yaitu enam tahun sekolah dasar, lima tahun sekolah menengah dan dua tahun studi pra-universitas. Sejak tahun 1992, dengan pengecualian dari dua sekolah internasional, mereka telah diminta untuk mengikuti kurikulum dan struktur program Sistem Pendidikan Nasional.

c.         Kebijakan Manajemen Guru

Pada tingkat pendidikan dasar, di Indonesia masuk ke perguruan tinggi pelatihan guru membutuhkan kelulusan dari kelas XII, sedangkan di Brunei Darussalam, siswa sudah memenuhi syarat setelah lulus dari kelas X atau XI. Perbandingan tersebut terlihat pada tabel 2.7 di bawah ini.

Tabel 2.7

 

Sumber : UNESCO Bangkok Staff

Di Indonesia, untuk masuk kuliah pada jurusan pendidikan guru terdapat tes masuk yang harus dilalui. Sebagian guru juga harus mengalami masa prabakti sebelum benar-benar menjadi guru tetap. Sedangkan di Brunei Darussalam, tidak ada tes masuk untuk kuliah di jurusan keguruan. Di sana gaji guru cukup besar. Semua diangkat menjadi pegawai kerajaan. Sedangkan di Indonesia terjadi kesenjangan gaji yang sangat besar antara guru negeri (Pegawai Negeri Sipil) dengan guru wiyata bakti.

d.        Kurikulum Sekolah Dasar

Perbedaan secara umum antara kurikulum sekolah dasar di Indonesia dengan Brunei Darussalam digambarkan pada tabel 2.8.

Tabel 2.8

No.	Aspek	Indonesia	Brunei Darussalam
1.	Kurikulum	Kurikulum 2013	SPN 21
2.	Mata Pelajaran	1)      Bahasa Indonesia 2)      Matematika, 3)      Ilmu Pengetahuan Alam, 4)      Ilmu Pengetahuan Sosial, 5)      Seni, 6)      Pendidikan Jasmani, 7)      Agama (terutama Islam), dan 8)      Muatan Lokal.	1)   Bahasa, 2)   Matematika, 3)   Sains 4)   Ilmu Sosial dan Humaniora, 5)   Seni dan Budaya, 6)   Teknologi, 7)   Pengetahuan Agama Islam dan Melayu Islam Monarki, dan 8)   Kesehatan dan Pendidikan Jasmani.
3.	Bahasa Pengantar	Bahasa Indonesia	Bilingual (bahasa Inggris dan bahasa Melayu)
4.	Kedudukan Information and Communi-cations Technology (ICT)	TIK diajarkan sebagai salah satu ekstrakurikuler dan bersifat tidak wajib.	TIK merupakan mata pelajaran wajib dan sangat ditekankan penggunaannya pada semua mata pelajaran.
5.	Kedudukan Bahasa Inggris	Diajarkan sebagai ekstrakurikuler dan bersifat tidak wajib.	Digunakan sebagai pengantar dalam mata pelajaran Bahasa (disamping bahasa Melayu), Matematika, Sains, Ilmu Sosial dan Humaniora.
6.	Mata Pelajaran Agama	Mata pelajaran agama bersifat wajib di sekolah dasar. Mata pelajaran ini disesuaikan dengan agama masing-masing siswa. Ada mata pelajaran agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha.	Pengetahuan Agama Islam dan Melayu Islam Monarki di Brunei bersifat wajib, baik bagi siswa yang beragama Islam maupun yang beragama non-Islam.
7.	Mata Pelajaran yang diujikan pada Ujian Akhir Sekolah Dasar.	Matematika, IPA, Bahasa Indonesia.	Bahasa Inggris, Matematika, Bahasa Melayu, Science.
8.	Pendidikan Khusus	Bentuk layanan pendidikan khusus di Indonesia dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah segregasi (ekslusi) dan yang kedua adalah  layananp pendidikan terpadu / integrasi (inklusi).	Siswa dengan kebutuhan khusus didukung dengan dua rencana: Rencana Pendidikan Individu (IEP) dan Rencana Pendidikan Remedial (REP). IEP membantu siswa yang tingkat kebutuhannya tertentu sehingga modifikasi kurikulum dan perubahan strategi pengajaran dan pembelajaran diperlukan. REP lebih berfokus pada kebutuhan siswa dengan kesulitan belajar membaca, menulis dan matematika.

e.         Permasalahan dan Tantangan dalam Pendidikan

Tantangan utama yang dihadapi Indonesia adalah akses dan pemerataan pendidikan. Hal ini dikarenakan wilayah Indonesia sangat luas dengan wilayah geografis yang sangat beragam, sehingga merupakan tugas yang berat untuk menyediakan akses pendidikan bagi anak-anak di wilayah terpencil. Mutu, daya saing, tata kelola, dan fenomena bonus demografi juga menjadi masalah yang penting untuk segera ditanggulangi. Dari segi pembiayaan, pemerintah sudah mengalokasikan 20% dari APBD untuk pendidikan. Akan tetapi anggaran ini masih termasuk gaji dan tunjangan guru. Pemerintah mengalami kendala terbatasnya biaya pendidikan.

Bank Dunia mengklasifikasikan Brunei sebagai negara 'berpenghasilan tinggi'. Kekayaan negara berasal terutama dari minyak mentah dan produksi gas alam, tetapi pasokan komoditas ini tak terbarukan dan Brunei Darussalam sekarang berinvestasi sangat dalam sistem pendidikan dengan tujuan untuk mengamankan masa depan bangsa dalam ekonomi global. Karena alasan tersebut pembiayaan dalam sektor pendidikan tidak menjadi masalah bagi negara ini. Pendidikan gratis untuk semua level, termasuk perguruan tinggi. Pemerataan dan akses pendidikan sudah sangat tinggi. Tantangan utama bagi pemerintah Brunei saat ini adalah meningkatkan mutu pendidikan. Brunei mengadopsi sistem pendidikan dari negara Inggris yang dianggap terbaik. Buku teks untuk beberapa mata pelajaran diimpor dari Singapura karena dianggap memiliki kualitas yang lebih baik.

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

1.      Kualitas pendidikan di negara Brunei memang lebih baik daripada di Indonesia.

2.      Kebijakan di Brunei lebih diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan. Sedangkan Indonesia masih menghadapi masalah pemerataan dan akses pendidikan, mutu dan daya saing,  tata kelola pendidikan, serta masalah pembiayaan pendidikan.

B. Saran

Pelajaran utama dalam kebijakan di bidang pendidikan yang dapat diambil dari negara Brunei Darussalam antara lain :

1.      Perhatian yang besar pada dunia pendidikan.

2.      Investasi utama Brunei pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

3.      Sumber Daya Alam (SDA) kita terbatas, seharusnya kita juga mengambil langkah yang sama untuk mengamankan masa depan negara dengan berinvestasi sebesar mungkin pada pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Adeyinka,  A.A.  1994.  Popular  Topics  in  Comparative  Education  for  Nigerian Tertiary   Education   Students,   Ilorin,   Success   Education Services.

ASEAN State of Education Report 2013. 2014. Jakarta : The ASEAN Secretariat.

Education System in ASEAN+6 Countries: A Comparative Analysis of Selected Educational Issues. 2014. Paris : the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Dapat diakses di http://www.unesco.org/open‐access/terms‐use‐ccbysa‐en     

EFA Global Monitoring Report 2015. Education for All 2000-2015: Achievements   and   Challenges. France : UNESCO Publishing.

Human Development Report. 2013. United Nations Development Programme.

Human Development Report 2015. Work for Human Development. 2015. New York : United Nations Development Programme

Lawal  B.O.  2004.  Comparative  Education. Osogbo: Swift Publishers Nigeria Ltd.

Kompetensi Dasar SD/MI. 2013. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Reviews of national Policies for Education, Education in indonesia Rising to The Challenge. 2015. Paris : OECD Publishing.

The New 21st Century National Curriculum Brunei Darussalam. http://www.ibe.unesco.org/curricula/brunei/bx_alfw_2008_eng.pdf diakses tanggal 24 Nopember 2016.

Thomas, R.M. 1998. Conducting Educational Research: A Comparative View.  London: Bergin and Garvey.